AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

Pada asuransi konvensional, penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan atau yang akan diperoleh serta ijab kabul (akad) jelas, akan tetapi yang menjadi masalah adalah harganya (berapa besar premi yang akan dibayar) kepada perusahaan asuransi.

            Padahal hanya Allah yang tahu tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan yang diperjanjikan ini jelas, akan tetapi jumlah yang akan dibayarkan menjadi tidak jelas, tergantung usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal . Firman Allah SWT:  Maa-ashoba minmushibah illa bi-idznillah “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”

            Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas.:

1.       Pernyataan untuk mengikatkan diri (shighat al-‘aqd)

2.       Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain

3.       Obyek akad (al-ma’qud ‘alaih)

            Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu shighat al-‘aqd (ijab dan qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka,  yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar esensi akad.

            Shighat al-‘aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. shighat al-‘aqd ini diwujudkan melalui ijab dan qabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, para lama fiqh mensyaratkan:

a.     Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad, yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

b.    Antara ijab dan qabul itu  terdapat kesesuaian

c.     Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti,    tidak ragu-ragu.

            Ijab dan qabul ini bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Dalam akad jual beli, misalnya, pernyataan ijab diungkapkan dengan perkataan “saya jual buku ini dengan harga Rp. 10.000”, dan pihak lainnya menyatakan qabul dengan perkataan “saya beli buku ini dengan harga Rp. 10.000”. pernyataan ijab dan qabul melalui tulisan juga demikian, dan harus memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan di atas. Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui tulisan ini, para ulama membuat suatu kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

“Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”

Artinya, pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan

            Dalam buku Panduan Syarikat Takaful Malaysia, dijelaskan tentang rukun-rukun akad: (1) Aqid, yaitu pihak-pihak yang mengadakan Aqd (misalnya Takaful dan peserta  ), (2) Ma`kud `alaihi yaitu sesuatu yang diakadkan atasnya (barang dan bayaran), dan (3) Sighah (ijab dan kabul). Ma`kud `alaihi dalam asuransi konvensional oleh ulama dianggap masih gharar, karena akad yang melandasinya adalah aqdun muawadotun maliyatun (kontrak pertukaran harta benda) atau aqd tabaduli (akad jual beli).

            Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya  bukan akad jual beli (aqd tabaduli), atau akad mu`awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional,   tetapi akad tolong menolong (Aqd takafuli), dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru` (hibah).

            Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:

Pertama:   Ketentuan Umum

A.      Asuransi Syariah (Ta`min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindung dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru` yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

B.       Akad yang sesuai dengan  syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zulmu (Penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.

C.       Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil.

D.      Akad tabarru` adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.

E.       Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

F.       Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib dibeh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad

Kedua:          Akad Dalam Asuransi

A.      Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad        tijarah dan atau akad tabarru`.

B.       Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru` adalah hibah.

C.       Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:

–   Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan

–   Cara dan waktu pembayaran premi

–   Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru` serta syarat-syarat yang disepakati      sesuai  dengan jenis asuransi yang diakad.

Ketiga:         Kedudukan Para Pihak Dalam Akad Tijarah dan Tabarru`

A  Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai sohibul mal (pemegang polis).

B.  Dalam akad tabarru` (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan   untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah

Keempat:      Ketentuan Dalam Akad Tijarah dan Tabarru`

A. Jenis akad tijarah dapat dirubah menjadi jenis akad tabarru` bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya

B. Jenis akad tabarru` tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah

Kelima:          Jenis Asuransi dan Akadnya

A.Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi ketugian dan asuransi jiwa.

B. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah

dan hibah

Keenam:     Premi

A.    Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru`

B.    Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya.

            Fatwa tersebut diatas, sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah  dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengannya.

            Pada suatu kesempatan, kami diskusi dengan Doktor Jafril Khalil dalam kaitan Fatwa DSN-MUI diatas, beliau pakar asuransi syariah yang kebetulan disertasi doktornya tentang akad-akad asuransi. Kami berkesimpulan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad Tabarru` dan mudharabah saja, akan tetapi beberapa akad-akad tijarah lainya yang ada dalam fiqh Islam, seperti misalnya al-musyarakah, al-wakalah, al-wadiah, asy-Syirkah, al-Musamahah, dan sebagainya dibenarkan oleh syara` untuk digunakan dalam asuransi syariah. Tinggal yang menjadi kajian managemen apakah marketable atau tidak.

            M.M. Billah, dalam kaitan dengan akad-akad dalam asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah tabarru`, tapi menggunakan  istilah al-musahamah (contribution/kontribusi). Hal ini mungkin sebagai solusi dari perdebatan bahwa dalam akad tabarru` tidak boleh ada pengembalian  lagi (mudharabah). Karena premi (tabarru`) sudah diikhlaskan dan hanya mengharapkan ridha Allah swt. Sementara dalam prakteknya pada asuransi syariah saat ini., terutama pada term insurance (life) dan pada seluruh produk general insurance terdapat yang disebut mudharabah, yang diberikan kepada nasabah apabila tidak terjadi klaim. Disini terjadi kerancuan karena disatu sisi dikatakan bahwa pada akad tabarru` tidak mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah, tapi dalam prakteknya nasabah mendapat pengembalian berupa mudharabah (bagi hasil) jika tidak terjadi klaim.

            Berdasarkan hukum Islam untuk membuat polis takaful (asuransi syariah) harus ada subyek pokok yang beresiko, yang mana atas subyek pokok tersebut, dua pihak (pengelola dan peserta) harus menyetujui proposal (ijab) dan persetujuan (qabul) yang mana kedua pihak setuju untuk berbagi tanggung jawab dalam menyediakan jaminan materi yang memadai terhadap resiko yang nyata tapi tidak terduga atas subyek pokok. Dengan kata lain ketentuan dalam polis takaful (asuransi syariah) adalah proposal (ijab), penerimaan (qabul), penerbitan cover note (dokumen sementara untuk polis yang disediakan pengelola bagi peserta) dan pembayaran takaful kontribusi (al-musahamah).

            Al Zuhaili juga dalam kitabnya menjelaskan tentang Syarikat al-Musahamah. Syarikat Al Musahamah kata syaikh al-Zuhaili adalah merupakan salah satu jenis syarikat harta (syarikah al amwal) yang penting. Modal syarikat ini adalah terdiri dari modal-modal kecil yang jumlahnya banyak, dan dimana setiap bagian tersebut disebut saham, yang tidak boleh diperkecil lagi kecuali ditukarkan. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar saham yang dimilikinya. Pengelola dan karyawannya  digaji sebagai pegawai, tidak terkecuali apakah dia sekaligus juga adalah salah satu pemegang saham.  

            Agus Haryadi memberi ilustrasi tentang konsep al-musahamah seperti ketika kita ingin main bola, kemudian masing-masing iuran atau kontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki untuk keperluan bersama yaitu beli bola. Kemudian bola terbelih dan dipakailah bersama. Setelah permainan selesai kemudian bola tadi diberikan kepada seorang diantaranya untuk dibawa pulang. Demikian seterusnya kadang bola tersebut dipakai lagi bersama dan tidak jarang hanya dipakai salah satu atau beberapa saja diantara mereka.

            Konsep akad al-musamahah seperti ini lebih mirip dengan konsep asuransi yang sementara ini banyak dipakai oleh asuransi syariah yang ada di beberapa negara termasuk di Indonesia.

            Dengan melandaskan diri pada prinsip takafuli, asuransi syariah (terutama untuk asuransi jiwa) menerapkan dua bentuk akad diawal penerimaan premi, yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi berdasarkan prinsip al-mudharabah sementara kontribusi berdasarkan prinsip hibah. Hibah ini dilakukan secara berjamaah dan mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah sekitar 5% dari total premi, selebihnya (95%) akan masuk ke dalam tabungan investasi nasabah. Perusahaan asuransi syariah akan menempatkan dana tabungan dan kontribusi tadi pada proyek-proyek investasi yang halal dan menguntungkan.

By : Muthmainnah Fillah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s